Laba BPR Karunia Kanaka melompat 200%


JAKARTA. Bank perkreditan Rakyat (BPR) Karunia Kanaka mencatat pertumbuhan laba meroket tahun lalu. Laba tumbuh 233,57%, diikuti keberhasilan menurunkan rasio kredit macet alias non performing loan (NPL).

Menurut Ignatius Riyadi, Direktur Utama BPR Karunia Kanaka, laba yang diperoleh mencapai Rp 1,87 miliar per Desember 2013. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding per Desember 2012 yang mencapai Rp 563 juta. "Ini berkat kinerja kita yang banyak bermain di sektor riil yakni kredit mikro dan UKM. Selain itu size kami masih kecil, jadi ruang ekspansi masih sangat besar," kata Ignatius saat dihubungi KONTAN, Selasa, (4/2).

Total aset per Desember 2013 mencapai Rp 43 miliar. Meningkat 126,31% dibanding per Desember 2012 yang baru mencapai Rp 19 miliar. Untuk kredit, penyaluran hingga per Desember 2013 mencapai Rp 33 miliar. "Meningkat 120% dibanding per Desember 2012 yang mencapai Rp 15 miliar," ujar Ignatius.

Tingkat NPL sendiri menurun dari semula 1,75% per Desember 2012 menjadi 1,10% per Desember 2013.

Pertumbuhan dan penyaluran kredit jauh lebih besar daripada dana pihak ketiga (DPK) BPR Kanaka. Hingga per Desember 2013, BPR ini telah berhasil mencapai Rp 10,20 miliar. Jumlah ini meningkat 32,98% dibanding per Desember 2012 yang mencapai Rp 7,67 miliar.

"Saat ini ini DPK kami masih didominasi deposito," pungkas Ignatius. Sebanyak 90,98% DPK saat ini adalah deposito sebesar Rp 9,28 miliar. Barulah sisanya Rp 924 juta adalah tabungan.

Meski penyaluran kredit jauh lebih besar dari dana simpanan masyarakat, Ignatius membantah terjadi kesulitan likuiditas. "Loan to deposit ratio (LDR) kami hanya 82,59%," kata Ignatius.

Kemampuan menekan LDR berkat adanya linkage program pada tahun lalu berupa pinjaman dari bank umum sebesar Rp 19 miliar, ditambah modal inti saat ini yang mencapai Rp 5 miliar. "Kami mendapat pinjaman dari Bank Andara, Bank BNI, Bank Ganesha, dan Bank Mayora," pungkas Ignatius.

Hingga akhir tahun lalu, rasio kecukupan modal (CAR) BPR Karunia Kanaka berkisar 22,69%. Efisiensi operasional yang tercermin dari BOPO berada di level 70,89%.

Sedangkan return on asset (ROA) sekitar 6,42% dan return on equity (ROE) sekitar 28,82%.


Reporter Adhitya Himawan
Editor Sanny Cicilia

http://keuangan.kontan.co.id/news/laba-bpr-karunia-kanaka-melompat-200


OJK Wajibkan Bank Perkreditan Rakyat Bermodal Minimal Rp3 M


TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan agar Bank Prekreditan Rakyat yang masih memiliki modal kurang dari Rp3 miliar agar dapat mencapai modal sebesar Rp3 miliar pada 2019 dan mencapai Rp6 miliar pada 2024.

Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Pancahadi  Suryatno mengungkapkan BPR memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian daerah.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan tata kelola yang baik. Salah satunya dengan penguatan keuangan BPR sehingga bisa meningkatkan kontribusi BPR untuk menopang peningkatan perekonomian daerah.

Khusus untuk BPR existing, lanjutnya, pihaknya berharap adanya penguatan modal inti karena banyak BPR yang modal intinya masih rendah. “Di bawah Rp3 miliar maka harus bisa capai Rp3 miliar pada 2019, dan mencapai Rp6 miliar di 2024,” katanya, pekan ini.

Namun, lanjutnya, bagi BPR existing yang modal intinya sudah lebih dari Rp3 miliar tetapi masih kurang dari Rp6 miliar maka harus bisa  mencapai Rp6 miliar pada 2019. “Nantinya akan ada sanksi dan yang paling parah adalah merger atau dilikuidasi.”

Sementara itu, lanjutnya, bagi BPR yang baru dibentuk (new entry) maka pengaturan modal inti sudah ditetapkan sejak awal tanpa ada masa transisi yang terbagi sesuai zona. Misalnya, untuk zona 1 modal inti harus Rp14 miliar, zona 2 modal intinya Rp8 miliar, zona 3 modal intinya Rp6 miliar dan zona 4 modal intinya Rp4 miliar.

“Ini untuk new entry, bukan yang existing harus Rp14 miliar,” katanya.

Sementara itu, Deputi OJK Sulawesi Utara Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) Dwi Suharyanto mengungkapkan pihaknya telah menggelar sosialalisasi kepada 46 BPR yang datang dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Ambon.

Sosialisasi tersebut berkaitan dengan ketentuan OJK terkait BPR, salah satunya Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan tersebut, lanjutnya, salah satunya bertujuan untuk penguatan keuangan BPR, dengan adanya setoran modal minimum untuk BPR baru. Selain itu, juga menyangkut kecukupan sumber daya manusia, yakni jumlah Komisaris yang dimiliki BPR.

“Intinya terkait tata kelola BPR yang lebih baik. Saya harapkan direksi bisa jelaskan ke pemegang modal untuk memenuhi ketentuan itu,” ujarnya.



BISNIS.COM



Miliki 14 Juta Nasabah, BPR Himpun Tabungan Rp 23 Triliun


TEMPO.COYogyakarta - Kegiatan perbankan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tumbuh secara signifikan. Pada Februari 2017 tumbuh sebesar 10,88 persen dari Rp 102 triliun menjadi Rp 113 triliun dibanding periode sebelumnya. Pada sisi kredit yang diberikan tumbuh sebesar 9,78 persen, dari Rp 75 triliun menjadi Rp 82 triliun.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Djoko Suyanto mengatakan kinerja industri bank perkreditan rakyat tercatat tumbuh di tengah persaingan usaha yang semakin ketat serta regulasi yang semakin protektif. Selain mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, Perbarindo gencar melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bank perkreditan rakyat.

“Hingga saat ini tingkat pengenalan masyarakat terhadap BPR dan bank perkreditan rakyat syariah masih dirasakan sangat kurang,” kata Djoko, Selasa, 23 Mei 2017.

Baca: Target KUR Rp 100 Triliun, Ancam Bisnis BPR?

Menurut Djoko, jumlah tabungan yang berhasil dihimpun mencapai Rp 23,4 triliun atau tumbuh sebesar 12,69 persen dan deposito tumbuh sebesar 10,79 persen dari Rp 46 triliun menjadi Rp 53 triliun. Adapun jumlah nasabah yang sudah dilayani industri BPR mencapai 14 juta lebih nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan outlet yang dimiliki BPR sebanyak 6.090 unit kantor yang terdiri dari 1.630 kantor pusat, 1.607 kantor cabang, dan 2.853 kantor kas.

Baca: LPS Melikuidasi 10 BPR dan BPRS Sepanjang 2016

Djoko mengaku masih ada kesan BPR atau BPRS terkesan hanya untuk meminjam uang. Padahal banyak kegiatan perbankan yang menguntungkan nasabah.

Para pengelola BPR dan BPRS merancang hari BPR dan BPRS di Yogyakarta. Jadi diputuskan tanggal 21 Mei sebagai Hari BPR-BPRS Nasional. Hal tersebut tertuang dalam salah satu keputusan Rapat Koordinasi Perbarindo pada 7 April 2017 di Labuan Bajo.

Tujuan Hari BPR-BPRS antara lain untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat umum, regulator, dan pemerintah terhadap keberadaan BPR-BPRS di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Selain itu, meningkatkan literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan, khususnya pelayanan dari industri BPR-BPRS,” kata Djoko.

Produk BPR antara lain tabungan, deposito, dan kredit, sedangkan produk BPRS adalah tabungan iB, deposito iB, dan pembiayaan. Menyimpan uang di BPR-BPRS dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan, penetapan tanggal 21 Mei sebagai Hari BPR-BPRS Nasional dapat membuat insan-insan yang bergelut di BPR-BPRS menjadi lebih semangat. "Kami berharap ini dapat membangkitkan semangat dalam melayani masyarakat, terutama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Djoko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan keberadaan BPR-BPRS diakui undang-undang. BPR dan BPRS memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi, terutama di daerah-daerah daerah perdesaan.

Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia Sri Widayati memberikan dua penghargaan kepada Perbarindo, yaitu rekor anggota bank terbanyak dan edukasi perbankan secara serentak di lokasi dan oleh direksi bank terbanyak. “MURI mencatat ada 1.634 BPR-BPRS yang tergabung dalam Perbarindo. Perbarindo juga melakukan edukasi perbankan secara serentak di lokasi dan oleh direksi bank terbanyak, yaitu lebih dari 2.000 direksi,” tuturnya.


Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (18/5) lalu telah meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK 5 tahun berjalan dan upaya menjawab tantangan di 10 tahun mendatang.

Tantangan tersebut antara lain informasi asimetris saat penjualan produk keuangan, aspek sosiologis masyarakat yang mudah tergiur terhadap tawaran investasi yang ilegal dan berpotensi merugikan, terkait perlindungan data dan informasi pribadi konsumen, perkembangan financial technology, integrasi regulasi perlindungan konsumen, dan terkait transaksi antar negara atau cross-border transaction.

SPKK disusun agar tercipta budaya treating customers fairly yang mengedepankan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap produk jasa keuangan yang ditawarkan (market confidence) dan terwujudnya level playing field antara konsumen dan lembaga jasa keuangan. SPKK hadir untuk mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan dalam lingkup nasional, regional (ASEAN) maupun internasional.


Bank Perkreditan Rakyat Karunia Kanaka


BPR KARUNIA KANAKA Merupakan Peserta Penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok B No.46-47,
Kota Wisata, Ciangsana Bogor 16968 Jabar
No. Telepon : 021-84931417 No. Fax : 021-84931436
Jam Buka Senin—Jumat: 8:30–17:00 WIB Sabtu & Minggu: Tutup

PENGADUAN NASABAH
EMAIL
PHONES :021-84931417
Copyright 2021 © by BPR KARUNIA KANAKA. All rights reserved.